Srikandi Golkar Soroti Kinerja PU hingga Minimnya Anggaran Perlindungan Perempuan di LKPJ Sumedang

SUMEDANG, CyberTipikor — Suasana Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Kabupaten Sumedang memanas setelah salah satu anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar, Sonia Sugian, menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah sektor strategis pemerintahan daerah, Kamis (23/04/2026).

Dalam forum yang juga dihadiri Wakil Bupati tersebut, Sonia menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU), khususnya terkait kondisi infrastruktur jalan dan efektivitas pelaporan program. Ia menegaskan bahwa laporan kinerja yang telah disusun tidak boleh sekadar menjadi dokumen formalitas tanpa dampak nyata di lapangan.

“Jangan sampai laporan hanya jadi hiasan di ruang bupati. Harus ada implementasi yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sonia juga mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap mitra kerja pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara selektif dan serius, agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.

Tak hanya soal infrastruktur, kritik juga diarahkan pada sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sonia menilai anggaran yang dialokasikan masih jauh dari memadai. Ia mengungkapkan bahwa anggaran tahunan hanya sekitar Rp1,9 miliar, meskipun tingkat realisasi mencapai 95 persen.

“Ini memang bukan pelayanan dasar, tetapi merupakan urusan wajib pemerintahan. Anggarannya sangat minim, sementara persoalan di lapangan masih banyak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi capaian program, terutama karena pembahasan sektor tersebut berada di komisi berbeda. Hal ini, menurutnya, menjadi kendala dalam evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program.

Sebagai bentuk keprihatinan, Sonia memaparkan sejumlah kasus yang mencuat di masyarakat. Di antaranya, tenaga migran asal Sumedang yang terlantar di Arab Saudi dalam kondisi sakit dan kesulitan pulang, hingga kasus kekerasan terhadap anak yang sempat viral di media sosial.

“Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak masih lemah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.

Sonia pun mendorong agar program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperkuat, serta dimasukkan sebagai prioritas dalam usulan DPRD kepada Bupati Sumedang ke depan.

Pernyataan kritis tersebut menjadi sorotan dalam rapat LKPJ, sekaligus mencerminkan dorongan kuat dari legislatif agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada administrasi, tetapi juga memastikan keberpihakan terhadap isu-isu sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

(Redaksi CyberTipikor)