SUMEDANG, CyberTipikor - Oknum Perhutani Diduga Intimidasi Penggarap Dalam Pengalihan Lahan Garapan Yang dijadikan Kawasan Wisata Talaga Cipatahunan, Bendungan Sadawarna, seperti kejadian yang menimpa beberapa penggarap tanah KLHK dan PUPR yang di caplok oleh oknum Perhutani menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pengelolaan lahan di wilayah Bendungan Sadawarna, Kabupaten Sumedang dan Subang.
Salah satu contoh lokasi yang disebutkan adalah blok BTN Pangangonan milik mak X, dimana seorang penggarap mengalami kesulitan akibat klaim lahan yang dianggap milik Perhutani.
Keterangan yang diberikan oleh salah satu penggarap yang harus memberikan ganti rugi sebesar 8 juta untuk setengah hektar lahan yang ditempati merupakan bukti nyata dari carut marutnya pengelolaan lahan di daerah tersebut.
Penggarap yang merasa kebingungan dan keberatan dengan klaim lahan yang dilakukan oleh oknum Perhutani, merasa bahwa dirinya sebagai orang miskin tidak dilindungi dan tidak mendapat perlakuan yang adil.
Pertanyaan mengenai langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak KLHK dan BBWS Citarum sebagai pengelola bendungan menjadi penting untuk dijawab. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat harus dijamin dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam di wilayah Bendungan Sadawarna.
Keberpihakan kepada penggarap yang sebagian besar merupakan masyarakat kecil harus menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah ini.
Dengan melakukan penelusuran langsung ke lapangan, awak media dapat mencari kebenaran dan fakta yang akurat mengenai peristiwa ini. Melibatkan masyarakat setempat dan mendengarkan suara-suara mereka akan membantu memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang ada.
Diharapkan bahwa pihak terkait dapat menyelesaikan konflik ini dengan adil dan transparan, serta memberikan perlindungan yang layak bagi masyarakat penggarap tanah KLHK dan PUPR di wilayah Bendungan Sadawarna.
(Tim - Red)
0 Komentar