Kajian Investigatif: Keterlambatan THR dan TPG Guru Majalengka, Antara Prosedur Administrasi dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan Daerah

MAJALENGKA // CyberTipikor — Polemik belum cairnya THR sertifikasi dan gaji ke-13 serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) di Kabupaten Majalengka terus menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya Tim Investigasi CyberTipikor melakukan penelusuran ke Dinas Pendidikan hingga Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), muncul berbagai tanggapan masyarakat yang membandingkan kondisi Majalengka dengan daerah lain yang dinilai lebih cepat dalam merealisasikan pencairan hak guru.

Kajian ini menjadi bagian dari investigasi lanjutan, sekaligus upaya memberikan perspektif kritis namun konstruktif terhadap pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Perbandingan dengan Daerah Lain Jadi Sorotan

Di media sosial dan ruang diskusi publik, sejumlah netizen mempertanyakan mengapa beberapa daerah lain seperti Tasikmalaya dan Ciamis disebut telah lebih dahulu mencairkan tunjangan serupa, bahkan ada yang sejak Desember 2025 maupun Januari 2026.

Pertanyaan yang muncul bukan semata soal keterlambatan, melainkan perbedaan kecepatan pengelolaan administrasi anggaran antar daerah. Hal ini memunculkan persepsi publik bahwa terdapat perbedaan efektivitas tata kelola keuangan daerah dalam merespons dana transfer pusat yang masuk di akhir tahun anggaran.

Sebagian komentar publik bahkan menyinggung aspek kompetensi pengelolaan dan lamanya prosedur yang dinilai tidak sejalan dengan praktik di daerah lain. Namun demikian, pandangan tersebut tetap perlu dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi administrasi masing-masing daerah.

Penjelasan BKAD: Persoalan Administrasi dan Penyesuaian APBD

Berdasarkan keterangan pihak BKAD Kabupaten Majalengka, dana transfer pusat untuk kesejahteraan guru masuk ke kas daerah pada 22 Desember 2025, atau setelah APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.

Kondisi tersebut menyebabkan dana tidak dapat langsung dicairkan karena harus melalui mekanisme pencatatan ulang dalam APBD 2026 melalui perubahan penjabaran anggaran secara parsial.

Secara regulasi, langkah tersebut memang merupakan bagian dari prosedur pengelolaan keuangan daerah agar pengeluaran anggaran tetap sesuai ketentuan.

Celah yang Perlu Dievaluasi: Bukan Soal Salah atau Benar

Dalam perspektif tata kelola keuangan publik, keterlambatan pencairan belum tentu menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Namun terdapat beberapa aspek yang patut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, antara lain:

1. Kecepatan Respons Administrasi. Perbedaan waktu pencairan antar daerah dapat menunjukkan adanya perbedaan kesiapan administrasi dalam mengantisipasi dana transfer pusat yang masuk mendekati akhir tahun anggaran.
2. Perencanaan dan Mitigasi Risiko Anggaran. Idealnya, mekanisme antisipasi telah disiapkan apabila dana transfer masuk di akhir tahun, sehingga tidak menimbulkan keterlambatan panjang pada tahun berikutnya.
3. Komunikasi Publik. Minimnya informasi resmi yang disampaikan kepada guru memicu spekulasi dan kegaduhan di lapangan. Transparansi progres menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
4. Koordinasi Antar Perangkat Daerah. Hasil investigasi sebelumnya menunjukkan adanya alur koordinasi yang berlapis antara Disdik, bagian keuangan, dan BKAD. Kondisi ini berpotensi memperpanjang proses apabila tidak disertai percepatan koordinasi.

Potensi Konsekuensi Jika Ditemukan Kelalaian

Apabila dalam evaluasi internal nantinya ditemukan keterlambatan akibat kelalaian administratif, keterlambatan pengusulan, atau tidak optimalnya pengelolaan anggaran, maka konsekuensinya umumnya bersifat administratif, seperti:

• evaluasi kinerja pengelola anggaran,
• rekomendasi perbaikan sistem oleh APIP,
• hingga pembinaan atau teguran administratif sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Hingga saat ini, belum terdapat indikasi pelanggaran hukum yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang.

Belajar dari Tahun Sebelumnya

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024 pencairan tunjangan serupa masih dapat dilakukan dalam tahun anggaran yang sama meskipun terlambat hingga bulan Desember. Kondisi tahun 2025 yang justru melewati tahun anggaran menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi sistem agar kejadian serupa tidak terulang.

Kritik yang Membangun untuk Perbaikan

CyberTipikor menilai persoalan ini bukan sekadar soal keterlambatan pencairan, melainkan momentum evaluasi tata kelola keuangan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat, dalam hal ini para guru.

Kritik publik yang muncul perlu dipandang sebagai masukan untuk memperkuat koordinasi, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat.

Tim Investigasi CyberTipikor tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Majalengka guna menjaga pemberitaan tetap berimbang, objektif, dan berbasis fakta.

(Rahmat Setiawan)