Ngabesuk Kota: Antara Simbol Budaya dan Ujian Keseriusan Tata Kelola

Kota Tasikmalaya, -- (CT) Cyber Tipikor.info // Gerakan “NGABESUK KOTA” (Ngabersihan Susukan Kota) yang digelar Komite Adat Budaya Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya di depan Pendopo Alun-Alun Kota Tasikmalaya, Minggu (22/2/2026), bukan sekadar agenda bersih-bersih. Ia adalah sinyal. Bahkan bisa dibaca sebagai peringatan halus bahwa ada jarak antara narasi kemajuan kota dan realitas ruang publiknya.

Di satu sisi, kota terus berbicara tentang pembangunan, pertumbuhan, dan citra. Di sisi lain, persoalan elementer seperti kebersihan susukan dan pengelolaan lingkungan masih berulang. Ini bukan hanya soal sampah atau sedimentasi saluran air. Ini soal konsistensi kebijakan, efektivitas sistem, dan kesungguhan pengawasan.

Budaya sering ditempatkan sebagai identitas simbolik—diperingati, dipentaskan, dan dipromosikan. Namun budaya yang sejati justru diuji pada hal paling mendasar: kedisiplinan kolektif dan tanggung jawab terhadap ruang hidup bersama. Kota yang mengklaim diri berbudaya seharusnya menjadikan kebersihan sebagai standar minimum, bukan agenda insidental.

Ketua Komite Adat Budaya DKKT, Ki Lanang, menyatakan bahwa budaya tidak boleh berhenti pada seremoni. Pernyataan itu menyentuh persoalan mendasar: apakah kebijakan lingkungan telah dijalankan dengan ketegasan dan kesinambungan? Apakah pengelolaan ruang publik sudah terintegrasi dan terukur? Ataukah ia hanya respons reaktif ketika persoalan mencuat?

Masalah kebersihan kota tidak lahir dalam ruang hampa. Ia lahir dari kombinasi lemahnya disiplin sosial dan ketidakkonsistenan tata kelola. Jika pengawasan longgar dan penegakan aturan tidak tegas, maka partisipasi publik pun akan melemah. Apatisme tumbuh ketika masyarakat merasa bahwa upaya mereka tidak didukung sistem yang kuat.

Ngabesuk Kota menjadi kritik konstruktif terhadap pola pembangunan yang terlalu menitikberatkan pada aspek visual dan proyek fisik, tetapi kurang memberi perhatian pada manajemen perawatan jangka panjang. Infrastruktur tanpa budaya rawat hanya akan menjadi beban siklus anggaran berikutnya.

Namun gerakan ini juga menawarkan jalan keluar. Melalui gagasan Gerakan Budaya Berbasis Lingkungan, DKKT mendorong kolaborasi lintas sektor—pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat—untuk membangun ekosistem kepedulian yang berkelanjutan. Kolaborasi di sini bukan seremoni simbolik, melainkan integrasi peran yang jelas, terukur, dan akuntabel.