MBG Dihentikan Sementara Selama Liburan, Transparansi dan Pelayanan Dipertanyakan

SUMEDANG, CyberTipikor - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara resmi dihentikan sementara untuk siswa pada 2 dan 3 Januari 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari masa persiapan dan evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditetapkan 2–7 Januari 2026, sebelum program kembali berjalan serentak pada 8 Januari 2026.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan alasan peningkatan mutu layanan, evaluasi operasional dapur, serta penyesuaian distribusi pasca-libur akhir tahun.

Pelayanan Tetap Jalan, Tapi Tidak Merata

Meski secara umum distribusi untuk siswa dihentikan sementara, BGN membuka opsi bagi SPPG tertentu untuk tetap melayani sekolah yang secara sukarela memilih menerima makanan selama masa liburan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tidak semua dapur atau sekolah mendapatkan kejelasan informasi terkait skema ini.

Beberapa orang tua siswa mengaku tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai penghentian sementara MBG, sementara di wilayah lain justru masih terjadi distribusi terbatas. Kondisi ini memicu pertanyaan publik soal standar komunikasi, konsistensi kebijakan, dan pengawasan teknis di lapangan.

Fokus Dialihkan ke Kelompok Prioritas

BGN menegaskan bahwa selama libur akhir tahun 2025 hingga awal Januari 2026, prioritas distribusi MBG dialihkan kepada:

• Ibu hamil
• Ibu menyusui
• Balita

Langkah ini dinilai tepat dari sisi kesehatan masyarakat, namun tetap membutuhkan transparansi data penerima, mekanisme distribusi, serta laporan realisasi anggaran, agar tidak menimbulkan celah dugaan penyimpangan.

Catatan Investigatif CyberTipikor

CyberTipikor mencatat sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian:

• Transparansi Informasi. Tidak semua sekolah dan orang tua menerima informasi resmi yang sama terkait penghentian dan opsi pelayanan selama liburan.
• Standar Pelayanan SPPG. Perbedaan praktik antar wilayah menunjukkan perlunya SOP nasional yang lebih tegas dan seragam.
• Pengawasan Anggaran. Penghentian sementara distribusi siswa harus diikuti dengan pelaporan penggunaan anggaran agar akuntabilitas tetap terjaga.
• Evaluasi Nyata, Bukan Formalitas. Masa evaluasi 2–7 Januari 2026 harus menghasilkan perbaikan kualitas menu, distribusi, dan pengawasan, bukan sekadar jeda administratif.

Harapan Publik

Masyarakat berharap pelaksanaan kembali MBG pada 8 Januari 2026 benar-benar membawa perbaikan nyata, baik dari sisi kualitas gizi, ketepatan sasaran, maupun transparansi pengelolaan. Program strategis nasional ini menyangkut hak dasar anak dan kelompok rentan, sehingga setiap kebijakan jeda maupun perubahan mekanisme wajib disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

CyberTipikor akan terus melakukan pemantauan dan membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait demi menjaga akuntabilitas dan kepentingan publik.

(Tim Investigasi CyberTipikor)